Kemenkeu-BI Koordinasi Rencana Penerbitan SBN dan Operasi Moneter 2025

“Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter secara berkelanjutan sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan bersama di Jakarta seperti dilansir Antara.

Koordinasi rutin yang dilakukan di tiap akhir tahun kalender ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BI dalam penerbitan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) agar selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter bank sentral.

Sebelumnya, Kemenkeu telah mengumumkan rencana penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Di sisi lain, BI juga akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025 sejalan dengan rencana operasi moneter.

Kemenkeu dan BI sepakat penerbitan SBN oleh pemerintah serta pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar.

Kemenkeu menyatakan bahwa strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

Di sisi lain, BI menyatakan bahwa pembelian SBN dari pasar sekunder telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di BI, maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dipegang oleh penduduk bukan bank.

Jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI juga mempertimbangkan perubahan likuiditas karena lalu lintas devisa dan operasi keuangan Pemerintah, kenaikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), operasi moneter rupiah dan valuta asing, serta SBN milik BI yang akan jatuh tempo selama tahun 2025. Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah.

Bilateral debt switch dengan pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada 2020, yang akan jatuh tempo pada tahun 2025. Mekanisme debt switch dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

SBN pengganti merupakan SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. “Perlu ditegaskan bahwa mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022,” kata Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersamanya.

Selanjutnya, Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan serta pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat. Adapun pelaksanaan lebih lanjut dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan secara erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Menurut kedua lembaga, eratnya koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI yang prudent sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 7 ant